Ayam Rp 21.000 di Kandang, Rp 46.000 di Pasar — Amran Sebut Ada yang Tidak Beres di Tengahnya
Produksi ayam, telur, dan beras surplus, bahkan sudah diekspor. Tapi peternak mengeluh harga jual rendah, konsumen mengeluh harga beli tinggi — dan Menteri Pertanian bilang itu bukan kebetulan.

Pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulampua 2026 di Makassar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka data yang jarang dipertemukan dalam satu kalimat: harga ayam di tingkat peternak sekitar Rp 21.000 per kilogram, di tingkat konsumen sekitar Rp 46.000 per kilogram. Selisihnya sekitar Rp 25.000, lebih dari dua kali lipat harga di titik awal.
Yang membuat angka ini aneh bukan besarnya selisih saja, tapi konteksnya. Amran menyebut produksi ayam, telur, dan beras sedang surplus — bahkan sebagian sudah diekspor. Dalam logika pasar yang sederhana, surplus semestinya menekan harga ke bawah di seluruh rantai. Yang terjadi malah dua keluhan sekaligus: peternak bilang harga jual mereka terlalu rendah, konsumen bilang harga beli mereka terlalu tinggi.
"Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya," kata Amran, dikutip Antara, Sabtu (24/10/2026). Ia tidak merinci siapa yang mengambil selisih Rp 25.000 itu. Yang ia tegaskan adalah target pembenahannya: tata niaga dan distribusi pangan.
Surplus yang Tidak Sampai ke Dua Ujung
Amran menjelaskan posisi pemerintah secara eksplisit, bukan sebagai niat menekan harga di satu sisi untuk menyenangkan sisi lain. "Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah," katanya. "Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas." Kalimat ini menempatkan masalahnya bukan pada peternak atau konsumen, melainkan pada sesuatu yang berada di antara mereka berdua — sesuatu yang disebut Amran sebagai mata rantai yang tidak efisien, tanpa menyebut siapa atau apa persisnya.
Apa yang Belum Dijelaskan Sumber Ini?
Liputan6, yang melaporkan pernyataan Amran dari kegiatan di Makassar itu, tidak merinci komposisi selisih Rp 25.000 tersebut. Berapa bagian yang terpakai untuk biaya potong, transportasi, margin pedagang perantara, atau margin ritel — semua itu tidak disebutkan dalam materi yang disampaikan Amran. Artinya, siapa pun yang membaca angka ini dan ingin tahu di titik mana selisih itu benar-benar hilang, belum mendapat jawabannya dari pernyataan menteri. Yang ada hanya kesimpulan bahwa 'ada yang tidak beres di tengahnya' — sebuah pengakuan masalah, bukan pembongkaran rantainya.
Dua Langkah yang Disebut Amran: Cold Storage dan Koperasi
Untuk membenahi distribusi, Amran menyinggung dua hal konkret. Pertama, memperkuat infrastruktur penyimpanan, termasuk cold storage. Kedua, mengembangkan koperasi yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen. Fasilitas ini, menurutnya, dibutuhkan untuk komoditas seperti cabai, tomat, telur, dan ayam — barang yang produksinya bisa melimpah di satu musim dan menyusut di musim lain. "Ketika produksi melimpah, kita harus bisa mengelola pasokan. Kalau produksi berkurang, stok yang tersedia bisa dikeluarkan," katanya. Ia tidak menyebut target waktu, lokasi, atau skala pembangunan cold storage itu.
Kenapa Ini Relevan di Luar Konteks Kebijakan?
Bagi pemilik warung, restoran, atau usaha F&B yang membeli ayam dalam jumlah besar, harga beli mereka terbentuk di ujung rantai distribusi — bukan di kandang peternak. Ketika harga ayam di pasar naik, itu hampir tidak pernah otomatis berarti peternak sedang menikmati margin yang lebih baik. Data yang disampaikan Amran menunjukkan sebaliknya bisa terjadi bersamaan: peternak tetap mengeluh rendahnya harga jual mereka, sementara pembeli di ujung rantai membayar hampir dua setengah kali lipat dari harga itu. Siapa yang menyerap selisihnya, menurut materi yang tersedia, belum terjawab — dan itu sendiri adalah bagian dari masalah yang diakui Amran, bukan sesuatu yang bisa diasumsikan.
Yang paling berharga dari pernyataan Amran bukan angkanya — Rp 21.000 berbanding Rp 46.000 sudah cukup mencolok tanpa perlu dijelaskan lagi — tapi pengakuannya bahwa masalah ini bukan soal kekurangan pasokan. Ini jauh lebih sulit diperbaiki daripada sekadar mendorong produksi, karena menyangkut siapa yang mengambil bagian di sepanjang rantai antara kandang dan etalase pasar, dan sejauh ini belum ada pihak yang menjabarkannya secara terbuka.
Bagi pelaku F&B, pelajarannya praktis: harga komoditas yang dibeli dari pasar atau distributor tidak mencerminkan kondisi di hulu. Kenaikan harga ayam di level eceran tidak otomatis berarti peternak diuntungkan, dan sebaliknya, harga rendah di tingkat peternak tidak otomatis diteruskan sebagai harga murah bagi pembeli besar. Dua sisi rantai ini bisa menderita bersamaan, dan satu-satunya pihak yang pasti diam adalah bagian yang berada di tengahnya.
Rencana Amran — cold storage dan koperasi langsung petani-konsumen — menyasar pengelolaan pasokan musiman, bukan langsung membongkar siapa yang mengambil margin di jalur distribusi saat ini. Sampai ada data yang merinci itu, pertanyaan paling mendasar dari kasus ini tetap terbuka: di titik mana persis dari Rp 25.000 selisih itu berhenti, dan siapa yang menerimanya?