"Bebas tapi Dependant": Kerangka Baru untuk Melihat Ketergantungan Mitra Ojol pada Aplikasi
Seorang akademisi menyebut pekerja gig bebas menolak order tapi tetap bergantung pada platform. Kerangka ini juga menjelaskan posisi siapa pun yang bisnisnya menumpang satu channel.
Jumat, 2 Oktober 2026, dalam Seminar Masa Depan Gig & Platform Economy di Indonesia yang digelar Segara Institute di Jakarta, YB Kadarusman memberi satu kalimat yang merangkum ketegangan yang selama ini sulit dirumuskan: "Pekerja gig itu bebas tetapi dependant, tergantung. Bebas menerima atau menolak order, tetapi sangat bergantung pada platform."
Kadarusman adalah Associate Professor Sekolah Bisnis Universitas Prasetiya Mulya. Yang ia bicarakan adalah pengemudi ojek online, tapi kalimatnya tidak berhenti di sana. Ia memberi nama pada sebuah struktur yang selama ini cuma dirasakan tanpa dirumuskan: kebebasan yang nyata, tapi berdiri di atas akses yang dikuasai pihak lain.
Survei Segara Research Institute yang dipresentasikan di forum yang sama memperlihatkan kenapa fleksibilitas ini begitu berarti. Dari 506 pekerja gig yang disurvei pada Agustus–September di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, 88,1% menyebut fleksibilitas waktu sebagai daya tarik utama pekerjaan ini. Di kelompok mitra pengemudi ojol dan taksi daring secara khusus — 175 dari 506 responden — angkanya naik ke 95%.
Tapi fleksibilitas itu cuma separuh cerita. Pertanyaannya: bebas melakukan apa, dan bergantung pada apa?
Dua jenis keputusan yang sering dicampur jadi satu
Kerangka Kadarusman memisahkan dua hal yang sehari-hari terasa menyatu. Yang pertama adalah keputusan harian: jam berapa mulai narik, order mana yang diambil, order mana yang ditolak. Di area ini, pengemudi memang bebas — dan survei Segara menunjukkan kebebasan ini bukan basa-basi, 95% mitra ojol menyebutnya sebagai alasan utama mereka ada di pekerjaan ini. Yang kedua adalah akses ke pasar itu sendiri: siapa yang mengirim pesanan, lewat sistem apa, dengan aturan apa. Area ini sepenuhnya dikuasai platform. Pengemudi tidak bisa menolak order lalu membuka toko sendiri untuk mencari pelanggan — begitu keluar dari aplikasi, akses ke permintaan itu hilang bersamanya. Dua kebebasan ini tidak setara, dan mencampurnya jadi satu adalah alasan perdebatan soal status pekerja gig selalu berputar di tempat.
Kenapa ini bukan sekadar soal upah?
Survei yang sama mencatat 81,6% responden menjadikan pekerjaan gig sebagai sumber penghasilan utama, dan 73,8% pengemudi ojol bergabung karena tidak mendapat pekerjaan formal. Kadarusman menyebut gig economy berperan sebagai jaring pengaman: "Kalau Anda susah jadi pekerja formal atau kena PHK, Anda jatuh ke gig ekonomi." Ini yang membuat ketergantungan pada platform punya taruhan lebih besar dari sekadar pendapatan bulan ini. Ito, pengemudi ojol perwakilan Komunitas Angkutan Ojek Online (KAJOL), menyebut perlindungan seperti asuransi kecelakaan dan BPJS sudah ada — tapi aksesnya berjenjang. "Kalau levelnya kesatria atau jawara itu dikasih," katanya di forum yang sama. Perlindungan bukan hak yang otomatis didapat; ia sesuatu yang harus dicapai lewat sistem peringkat yang dikendalikan platform, bukan pengemudi.
Yang sedang dipertaruhkan di meja regulasi
Pembahasan ini mengemuka menjelang rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 — rencana, bukan kepastian yang sudah ditetapkan. Dua pihak yang dikutip dalam forum ini punya kekhawatiran yang berbeda arah. Piter Abdullah dari Prasasti Center for Policy Studies menilai pekerja gig butuh aturan tersendiri, bukan penyamaan dengan pegawai formal, karena platform pada dasarnya menghubungkan pekerja mandiri dengan pemesan jasa — bukan berfungsi sebagai majikan. "Tujuan akhirnya tetap perlindungan. Tetapi desain perlindungannya harus mengikuti karakter pekerjaannya," katanya. Firmansyah, pengemudi ojol yang mendukung status mitra dibanding pekerja, mengingatkan risiko dari arah sebaliknya: aturan yang membuat kemitraan terasa seperti kerja tetap tanpa benar-benar memberi hak sebagai karyawan. "Kalau nanti jam kerja diatur, order dibatasi, atau jumlah driver dikurangi, pertanyaannya sederhana: yang nggak bisa masuk itu mau cari penghasilan dari mana?" katanya.
Struktur yang sama ada di luar ojol
Kerangka "bebas tapi dependant" tidak eksklusif milik pengemudi ojek online. Merchant yang seluruh pesanannya datang lewat satu marketplace bebas menentukan harga, foto produk, dan jam toko buka — tapi siapa yang melihat toko itu ditentukan algoritma pencarian platform. Kreator yang bebas memilih topik dan jadwal unggah tetap bergantung pada satu hal yang tidak mereka kendalikan: apakah algoritma memilih mendistribusikan konten itu atau menguburnya. Bedanya dengan pengemudi ojol cuma pada bentuk order-nya — pesanan, klik, atau tayangan — bukan pada strukturnya. Dalam ketiga kasus, keputusan harian ada di tangan pelaku usaha. Akses ke pasar ada di tangan platform. Dan platform bisa mengubah aturan akses itu kapan saja, tanpa perlu mengubah apa pun soal kebebasan harian yang tetap dijaga tampil utuh.
Kerangka Kadarusman berguna justru karena ia memisahkan dua hal yang biasanya dilempar jadi satu argumen: fleksibilitas itu benar, dan ketergantungan itu juga benar — keduanya bukan saling membatalkan, melainkan dua lapisan berbeda dari hubungan yang sama. Pembaca BOOX yang menjalankan bisnis lewat satu marketplace atau satu platform konten sering menilai kesehatan bisnisnya dari seberapa bebas mereka mengatur operasional harian. Itu ukuran yang salah tempat. Ukuran yang lebih relevan adalah seberapa jauh akses ke pelanggan bisa berubah tanpa mereka diberi suara sedikit pun.
Uji praktisnya sederhana: berapa persen pendapatan datang dari satu platform saja, dan bila platform itu mengubah algoritma, komisi, atau kebijakan distribusinya besok pagi, apa yang masih bisa dikendalikan sendiri — daftar kontak pelanggan, kanal penjualan langsung, komunitas yang bisa dihubungi tanpa perantara siapa pun? Materi yang tersedia tidak memuat angka berapa besar dependensi ideal atau berapa persen yang dianggap aman; itu pertanyaan yang jawabannya berbeda untuk setiap bisnis, dan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang masih berstatus rencana di Oktober 2026 ini belum memberi jawaban pasti untuk versi gig worker-nya sekalipun.