Kemendag Cabut Kewajiban 30% Rak UMKM di Ritel Modern
Aturan yang mewajibkan minimarket dan supermarket menyediakan 30% ruang untuk produk UMKM resmi tidak lagi dipakai. Kemendag menyebut pola kemitraan dan daya saing produk sebagai gantinya.

Budi Santoso mengumumkannya di depan publik, di ajang Trade Expo Indonesia ke-41 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (15/10/2026). Menteri Perdagangan itu mengatakan pemerintah tidak lagi mewajibkan ritel modern menyediakan porsi 30% untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Dulu pernah kita mewajibkan produk UMKM ini minimal dijual di minimarket itu 30%, minimal itu pakai aturan. Ternyata itu tidak boleh ya, aturan itu justru diisukan oleh WTO dan sebagainya," kata Budi, seperti dikutip detikFinance.
Aturan yang dicabut itu bukan aturan baru. Pasal 7 ayat 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 mewajibkan peritel menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk UMKM dan produk dalam negeri paling sedikit 30% dari luas areal pusat perbelanjaan. Lima tahun setelah aturan itu terbit, kewajibannya resmi tidak lagi dipakai.
Yang menggantikannya, menurut Budi, adalah pola kemitraan: UMKM masuk ke rak ritel karena produknya kompetitif, bukan karena peritel diwajibkan menyisakan tempat. Pergantian ini mengubah posisi brand lokal di rantai distribusi — dari penerima jatah yang dijamin aturan, menjadi pihak yang harus bernegosiasi sendiri soal tempat jualannya.
Angka 80% yang dipakai Kemendag membenarkan keputusan ini
Budi menyebut sekitar 80% produk UMKM sudah mejeng di ritel modern, mengacu pada data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Baginya, angka ini menunjukkan produk UMKM memang bisa bersaing tanpa perlu dipaksakan lewat kuota. "Kalau dulu itu 30% wajib. Itu artinya, mau nggak mau harus masuk kan seolah-olah nggak bagus pun harus harus kewajiban-kewajiban. Nah kita nggak bisa. Kita era ininya sekarang kita ini harus berkompetisi, tapi justru dengan cara seperti itu, produk kita 80% bisa masuk di ritel modern," ujarnya. Materi yang tersedia tidak merinci bagaimana angka 80% itu dihitung — apakah dari jumlah SKU, jumlah gerai, atau jumlah peritel yang disurvei APRINDO. Yang tercatat hanya bahwa angka itu dipakai Budi sebagai dasar argumen bahwa kuota wajib sudah tidak diperlukan.
Alasan pencabutan: tekanan dari WTO
Budi menyinggung bahwa aturan kuota 30% "diisukan oleh WTO dan sebagainya" sebagai alasan kenapa kewajiban itu akhirnya tidak boleh dipertahankan. Ia tidak menjelaskan lebih jauh proses atau mekanisme di balik isu tersebut, dan materi yang tersedia tidak merinci kapan tepatnya tekanan itu muncul atau bagaimana bentuknya. Yang bisa dipastikan dari sumber: aturan lama ada di Permendag Nomor 23 Tahun 2021, dan pengumuman pencabutannya disampaikan Budi pada 15 Oktober 2026. Apakah ada revisi resmi atas Permendag itu, atau perubahan ini baru berupa pernyataan kebijakan, tidak disebutkan dalam materi yang tersedia.
Rak yang dijamin aturan bukan jaminan produk laku
Ada satu hal yang tidak disinggung langsung oleh Kemendag, tapi relevan untuk dibaca dari posisi brand lokal: kuota yang diwajibkan mengatur ruang, bukan hasil penjualan. Produk UMKM bisa mendapat 30% rak karena aturan, tapi itu tidak otomatis berarti produk itu terjual sesuai kecepatan yang diharapkan peritel. Ini bagian yang tidak dikonfirmasi oleh Kemendag dalam materi yang tersedia, tapi pola umum di ritel modern: rak yang didapat lewat kewajiban regulasi, bukan lewat performa penjualan, cenderung lebih rentan dicabut begitu alasan kepatuhan hilang. Sekarang alasan itu memang hilang — dan brand yang selama ini bergantung pada kuota wajib kini harus membuktikan performa penjualannya sendiri untuk tetap di rak yang sama.
Yang perlu dipantau brand lokal sekarang
Dengan kuota wajib tidak lagi berlaku, posisi di rak ritel modern sepenuhnya kembali ke ranah negosiasi komersial: biaya masuk ke sistem ritel (listing fee), kecepatan produk terjual dari rak (sell-through rate), dan konsistensi pasokan. Ketiganya adalah hal yang selama ini sudah jadi syarat tidak tertulis bagi brand besar, dan kini berlaku sama untuk UMKM yang sebelumnya mendapat jalan masuk lewat kuota. Materi sumber tidak menyebutkan apakah Kemendag menyiapkan mekanisme pengganti — semacam insentif, program pembinaan, atau skema kurasi — untuk membantu UMKM bersaing di bawah pola kemitraan yang baru. Budi hanya menyebut UMKM "harus kerja keras" meningkatkan kualitas produk agar bisa masuk ritel, tanpa merinci bentuk dukungan konkret dari pemerintah.
Pencabutan kuota 30% ini layak dibaca sebagai pengakuan terlambat, bukan kejutan: rak yang dijamin aturan selalu berisiko dicabut begitu syarat kepatuhannya hilang, karena peritel tidak pernah benar-benar diminta membuktikan produk itu laku. Kemendag memakai angka 80% sebagai bukti keberhasilan, tapi materi yang tersedia tidak menunjukkan apakah angka itu mengukur produk yang benar-benar terjual atau sekadar produk yang berhasil masuk rak — dua hal yang sering dianggap sama padahal berbeda jauh.
Yang belum terjawab justru lebih penting dari yang sudah diumumkan: apakah ada skema pengganti yang disiapkan untuk UMKM yang selama ini bergantung pada kuota, atau brand lokal benar-benar dilepas untuk bersaing sendirian melawan merek nasional yang sudah punya anggaran listing fee dan rantai pasok yang stabil. Tanpa jawaban itu, "pola kemitraan" bisa berarti kompetisi yang lebih sehat — atau bisa berarti rak yang pelan-pelan kembali diisi pemain besar.