BOOX Media
BOOX NOW Kabar Kota

Mulai 9 November, Bank dan E-Commerce Ikut Pungut Pajak Digital

Hashim Djojohadikusumo menyebut bank pemerintah, bank swasta, dan fintech termasuk Shopee, Lazada, dan GOTO wajib mulai memungut dan menyetor pajak digital pada tanggal itu.

IlustrasiIlustrasi kalender meja dengan satu tanggal ditandai lingkaran tebal, dikelilingi bentuk kartu generik polos dan kotak-kotak tanggal lain yang tampak kabur
Ilustrasi: tanggal yang ditandai, detail yang belum lengkap — kewajiban pungut pajak digital diumumkan sebelum aturan teknisnya dirinci. Ilustrasi konseptual: BOOX Media, dibuat dengan bantuan AI

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengumumkan satu tanggal yang perlu dicatat siapa pun yang bertransaksi lewat platform digital: 9 November 2026. Mulai hari itu, kata Hashim, semua bank pemerintah, bank swasta, dan seluruh fintech — termasuk Shopee, Lazada, dan GOTO — harus ikut memungut dan menyetor pajak digital.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim tidak merinci tarif, jenis transaksi yang terkena, atau mekanisme teknis pemungutannya. Yang disampaikan hanya pihak-pihak yang akan ikut memungut dan tanggal mulainya.

Bagian dari upaya memperbaiki kapasitas fiskal negara

Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto, mengatakan perluasan pemungutan pajak digital ini menjadi bagian dari langkah pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki kapasitas fiskal negara. Alasannya, menurut dia, hampir Rp 10.000 triliun kekayaan Indonesia bergerak di pasar gelap dan tidak terjangkau otoritas pajak. Kondisi ini, kata Hashim, membuat rasio pendapatan negara Indonesia terhadap PDB menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN, di kisaran 12 persen. Sebagai pembanding, ia menyebut Kamboja berada di 18 persen dan India di 20 persen, sementara negara-negara di Afrika rata-rata 16 persen.

Empat marketplace sudah mulai memungut PPh sejak 1 Oktober

Di luar rencana 9 November yang disampaikan Hashim, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebenarnya sudah lebih dulu memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang online lewat marketplace, efektif 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut: Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BOOX NOTE

Materi yang tersedia belum menjelaskan apakah skema 9 November yang disebut Hashim ini kelanjutan dari PPh Pasal 22 marketplace yang sudah berjalan sejak 1 Oktober, atau skema lain yang berdiri sendiri. Yang perlu dicatat pelaku usaha dan pengguna fintech: tarif, jenis transaksi yang terkena, dan mekanisme pemungutannya belum dirinci di pernyataan ini — jangan berasumsi dulu sebelum aturan resminya keluar.

Sumber & transparansiBerdasarkan laporan CNBC Indonesia ↗BOOX Media membangun ulang tulisan ini dari fakta yang tersedia; susunan, judul, dan catatan editorial ditulis oleh BOOX.