Perpres 27/2026 Wajibkan Kontrak Tertulis untuk Mitra Ojol
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 memaksa Gojek, Grab, dan aplikator sejenis menuangkan struktur biaya dan insentif ke dalam perjanjian kemitraan tertulis — bukan lagi diatur sepihak di dalam aplikasi.

Selama ini, hubungan antara pengemudi ojek online dan aplikasi yang menaunginya diatur lewat ketentuan yang tertanam di dalam aplikasi itu sendiri — bisa berubah, dan pengemudi menerimanya sebagai bagian dari memakai platform. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengubah dasar hukum itu. Pemerintah mewajibkan hubungan antara pengemudi dan aplikator berdasarkan Perjanjian Kemitraan Platform, dengan isi yang diatur eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2): 14 ketentuan yang wajib ada di dalamnya.
Ketentuan itu mencakup struktur biaya jasa layanan transportasi, biaya layanan aplikasi platform, komponen biaya operasional, hingga mekanisme insentif. Artinya, bagian-bagian yang menentukan berapa yang diterima pengemudi dari setiap order — dan berapa yang dipotong aplikator — kini harus tertulis dalam dokumen perjanjian, bukan sekadar tampil sebagai notifikasi di aplikasi.
Perpres ini juga memuat pasal soal jaminan sosial yang mengaitkannya dengan jam kerja pengemudi — sesuatu yang belum pernah diatur sejelas ini sebelumnya.
Dari Notifikasi Aplikasi ke Dokumen Perjanjian
Perbedaan mendasarnya ada di bentuk. Ketentuan yang sebelumnya bisa disampaikan lewat pembaruan aplikasi — pop-up, perubahan skema insentif, penyesuaian tarif — kini harus dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang punya salinan atau akses elektronik yang bisa diakses pengemudi. Perpres juga mewajibkan perjanjian itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami, bukan bahasa hukum yang berlapis. Ini bukan detail kecil: dokumen yang harus dibaca dan dipahami berbeda nasibnya dari ketentuan yang cukup di-scroll lewat lalu disetujui dengan satu ketukan.
Perubahan Perjanjian Tidak Lagi Bebas Sepihak
Pasal 5 perpres ini mengatur bahwa perjanjian bisa diubah, tapi perubahannya harus memenuhi syarat: jelas, mudah dipahami, dan disampaikan melalui media elektronik yang mudah diakses pengemudi. Ini menutup satu celah yang sebelumnya terbuka — kemampuan aplikator mengubah skema biaya atau insentif tanpa proses yang bisa ditelusuri. Perubahan sekarang harus berjejak: ada bentuknya, ada cara aksesnya, dan harus bisa dipahami pihak yang terdampak langsung.
Jam Kerja Dikaitkan dengan Jaminan Sosial
Pasal 4 ayat (3) membuka opsi lain yang belum pernah muncul dalam pengaturan sebelumnya: perjanjian kemitraan bisa memuat batasan waktu layanan pengemudi, dan batasan itu menjadi dasar bagi aplikator dalam memberikan bantuan iuran jaminan sosial. Selama ini, status pengemudi sebagai mitra membuat jam kerja dan jaminan sosial berada di jalur yang terpisah — pengemudi bebas menentukan jam kerjanya sendiri, tapi juga tidak punya pengait formal ke benefit semacam ini. Perpres membuka jalur itu, meski detail ambang batas jam kerjanya tidak dirinci dalam materi yang tersedia.
Yang Belum Diatur dalam Perpres Ini
Perpres menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal perjanjian kemitraan platform dan tata cara perubahannya akan diatur oleh Kementerian UMKM. Artinya, 14 poin yang disebut di Pasal 4 ayat (2) adalah kerangka wajibnya — bukan rincian teknis tentang berapa persen biaya layanan aplikasi, bagaimana insentif dihitung, atau berapa lama batasan jam kerja yang dimaksud. Rincian itu menunggu aturan turunan.
Yang berubah bukan besaran biayanya, melainkan bentuknya. Ketika struktur biaya jasa layanan, biaya aplikasi, dan mekanisme insentif wajib tertulis dalam perjanjian yang harus diberikan salinannya ke pengemudi, ruang untuk mengubah komponen itu diam-diam menyempit — perubahan sekarang butuh jejak dan harus disampaikan dengan cara yang terverifikasi.
Dampaknya pada margin platform adalah pertanyaan terbuka, bukan kesimpulan. Materi yang tersedia tidak memuat angka berapa persen biaya yang selama ini dipotong, atau berapa yang akan berubah setelah perjanjian ini berlaku. Yang bisa dipastikan hanya perubahan posisinya: dari ketentuan yang bisa diperbarui sepihak lewat aplikasi, menjadi dokumen yang terikat syarat kejelasan dan keterbacaan.
Aturan turunan dari Kementerian UMKM akan menentukan apakah perubahan ini benar-benar mengubah angka yang diterima pengemudi, atau hanya mengubah cara angka itu disampaikan.