Potongan Aplikasi Ojol Dipangkas Jadi Maksimal 8%, Driver Terima 92%
Perpres 27/2026 memangkas komisi platform transportasi online dari 20% menjadi maksimal 8%, berlaku sejak 1 Juli 2026. Angka ini mengubah dari mana sebuah platform bisa mencari pendapatannya.

Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital mengunci satu angka: biaya layanan aplikasi paling banyak 8% dari biaya jasa layanan transportasi. Aturan ini mencakup layanan pengantaran orang, barang, maupun makanan, dan sudah berjalan sejak 1 Juli 2026 — bukan aturan baru yang baru diumumkan, melainkan yang baru dikutip ulang media pada 21 Oktober 2026.
Bunyi pasalnya eksplisit: "Biaya Layanan Aplikasi Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan oleh Perusahaan Aplikasi paling banyak sebesar 8% [delapan persen] dari Biaya Jasa Layanan Transportasi untuk layanan transportasi orang dan/atau pengantaran barang dan makanan." Sebelumnya, potongan platform ditetapkan 20%, dengan driver menerima 80%. Sekarang pembagiannya berbalik: driver menerima 92%, platform menyisakan maksimal 8%.
Ini bukan cuma soal selisih 12 poin persentase. Potongan komisi adalah sumber pendapatan utama bagi platform ride-hailing — setiap kali order selesai, selisih antara yang dibayar konsumen dan yang diterima driver itulah yang membiayai server, marketing, subsidi promo, dan operasional lainnya. Ketika potongan itu dipangkas lebih dari separuh, pertanyaannya bukan lagi "berapa yang hilang", tapi "dari mana platform sekarang harus mencari penggantinya".
Uang yang Dulu Mengendap, Sekarang Harus Langsung Mengalir
Perpres yang sama juga mewajibkan platform membayar bagian pendapatan driver secara real-time, tanpa ditahan dulu setelah pekerjaan selesai. Selama ini, ada jeda antara order selesai dan uang masuk ke rekening driver — jeda itu biasanya dipakai platform untuk keperluan arus kas jangka pendek, semacam ruang gerak finansial yang muncul karena uang tidak langsung berpindah tangan. Dengan kewajiban transfer instan, ruang itu hilang. Uang yang sebelumnya mengendap sebentar di sisi platform kini wajib berpindah ke driver segera setelah order ditutup.
Dua Perubahan, Satu Tekanan yang Sama
Pembatasan komisi dan kewajiban transfer instan sering dibahas sebagai dua aturan yang berbeda, tapi efeknya menumpuk ke arah yang sama: tekanan pada pendapatan dan arus kas platform. Komisi yang dipangkas mengurangi berapa yang bisa dipegang platform dari setiap transaksi. Transfer instan mengurangi berapa lama platform bisa memegang uang itu sebelum harus melepasnya. Keduanya menyasar mekanisme yang selama ini jadi andalan model bisnis ride-hailing: margin dari komisi, dan fleksibilitas dari jeda pembayaran.
Yang Belum Dijawab Perpres
Perpres 27/2026 menetapkan batas atas komisi dan kewajiban transfer, tapi tidak mengatur bagaimana platform harus merespons tekanan itu. Apakah biaya layanan ke konsumen akan naik, apakah mekanisme surge pricing dipakai lebih agresif, atau apakah efisiensi operasional yang dikejar — semua itu tidak disebutkan dalam aturan ini. Perpres juga menetapkan bahwa penetapan tarif jasa layanan ada di tangan Kementerian Perhubungan, sementara urusan pengantaran barang berada di bawah Kementerian Komdigi, tapi pembagian wewenang itu tidak otomatis menjelaskan bagaimana platform akan menutup selisih pendapatan yang hilang dari pemangkasan komisi.
Perpres ini membongkar satu asumsi yang selama ini dipakai begitu saja: bahwa komisi platform adalah angka yang ditentukan pasar, bukan angka yang bisa diintervensi regulasi. Begitu pemerintah menetapkan batas atasnya di 8%, model bisnis yang selama ini bertumpu pada komisi 20% kehilangan lebih dari separuh ruang geraknya dalam satu pukulan, dan kewajiban transfer instan mempersempit ruang arus kas yang biasanya jadi penyangga tambahan.
Polanya menunjukkan bahwa regulator sedang memperlakukan komisi dan kecepatan pembayaran sebagai dua tuas yang sama pentingnya dengan tarif itu sendiri — bukan cuma mengatur berapa yang dibayar konsumen, tapi juga berapa cepat uang itu harus sampai ke tangan orang yang mengerjakannya. Bagi siapa pun yang membangun bisnis platform dengan model komisi serupa, aturan ini jadi pengingat bahwa margin dari potongan transaksi bukan fondasi yang aman selamanya kalau ia bergantung pada pihak ketiga yang berada di luar kendali platform.
Yang belum bisa dijawab dari materi yang tersedia adalah bagaimana masing-masing platform benar-benar merespons sejak 1 Juli 2026 — apakah lewat kenaikan biaya layanan, penyesuaian algoritma surge, atau pemangkasan biaya operasional di tempat lain. Itu pertanyaan yang baru bisa dijawab lewat data pelaksanaan, bukan dari teks Perpres-nya sendiri.