BOOX Media
BOOX PULSE Belajar Bisnis

Sepatu, Dompet, dan Tisu Kini Harus Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober

Aturan baru tidak hanya menyasar makanan. Peritel sekarang harus memikirkan status halal sepatu kulit, ikat pinggang, dan dompet yang mereka jual mulai minggu ini.

Dompet kulit dengan tag sertifikasi kecil tergantung di antara sepatu kulit dan ikat pinggang tanpa tag, berlatar rak gelap bergaya editorial.
Ilustrasi: barang kulit sehari-hari kini masuk dalam cakupan kewajiban sertifikasi halal yang sama dengan makanan. Ilustrasi konseptual: BOOX Media, dibuat dengan bantuan AI

Pada Kamis (15/10), di sela gelaran Trade Expo Indonesia di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budiharjo Iduansjah menyampaikan keberatan yang spesifik: kewajiban sertifikat halal yang berlaku 18 Oktober tidak berhenti di rak makanan.

Aturan itu menyasar seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia. Sepatu kulit, ikat pinggang, dompet, sampai tisu masuk dalam cakupan yang sama dengan produk yang dikonsumsi.

Budiharjo tidak menolak sertifikasi halal secara keseluruhan. Ia membedakan dua kategori produk dengan tegas: makanan, dan apa yang disebutnya 'barang gunaan' — benda yang dipakai, bukan dimakan atau diminum.

"Kalau makanan halal saya setuju. Tapi kalau nonmakanan wajib, bukan sukarela, itu kami minta untuk dipertimbangkan," katanya.

Kenapa sepatu dan tisu masuk kategori yang sama dengan makanan?

Logika di balik aturan ini sederhana secara hukum: kewajiban sertifikasi halal tidak membedakan produk berdasarkan apakah ia masuk ke mulut atau dipakai di kaki. Begitu produk itu diperdagangkan di Indonesia, ia tunduk pada aturan yang sama. Itu sebabnya sepatu kulit, ikat pinggang, dompet, dan tisu — barang yang selama ini tidak pernah masuk pembahasan soal halal — kini berada di bawah payung regulasi yang sama dengan makanan kemasan dan produk olahan. Bagi peritel, ini bukan sekadar perubahan administratif. Budiharjo menyoroti bahan baku yang selama ini tidak pernah diperiksa dari sudut syariah: kulit dan pewarna. Sepatu kulit, ikat pinggang, dan dompet adalah tiga contoh yang ia sebut langsung sebagai produk yang bahan pembuatannya perlu diperiksa untuk memastikan pemenuhan ketentuan halal.

Mekanisme pemeriksaannya belum jelas, bahkan bagi peritel besar

Pertanyaan yang diajukan Budiharjo bukan soal setuju atau tidak setuju dengan prinsip halal, melainkan soal bagaimana prinsip itu dijalankan pada barang gunaan. Ia menyebut langsung ketidakjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan untuk kategori ini. Untuk produk makanan, jalur sertifikasi halal sudah punya rute yang dikenal luas selama bertahun-tahun. Untuk sepatu atau dompet, pertanyaan dasarnya saja belum terjawab: siapa yang memeriksa komposisi kulit dan pewarna, berapa lama prosesnya, dan apakah setiap SKU — kode unik yang membedakan satu varian produk dari varian lain, misalnya warna atau ukuran yang berbeda pada sepatu yang sama — perlu diuji satu per satu. Materi yang tersedia tidak merinci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan itu sendiri menjadi bagian dari masalah yang disorot Budiharjo: aturan berlaku 18 Oktober, tapi jalur pelaksanaannya untuk kategori nonmakanan belum terang.

Dampaknya ke keputusan bisnis: dari ekspansi jadi kehati-hatian

Budiharjo menautkan ketidakjelasan ini langsung ke keputusan bisnis peritel, termasuk rencana membuka toko baru. Ketidakjelasan aturan, menurutnya, membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan — bukan karena menolak kepatuhan, tapi karena belum tahu persis apa yang harus dipatuhi. "Halal ini membuat orang berbisnis yang tadinya gampang dan cepat, jadinya takut dan susah. Ini akan mengerem ekonomi," ujarnya. Kalimat itu menempatkan aturan ini bukan sebagai soal kepatuhan semata, melainkan soal kecepatan pengambilan keputusan — sesuatu yang biasanya tidak muncul dalam diskusi soal sertifikasi halal.

Aturan ini tidak datang sendirian

Kewajiban halal untuk barang gunaan muncul berdekatan dengan beberapa perubahan lain yang sedang dibahas di sektor ritel — soal barcode SKU, penghapusan kuota 30 persen untuk UMKM, dan pajak transaksi digital dari luar negeri. Materi yang tersedia tidak menjelaskan apakah keempatnya dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terkoordinasi. Yang bisa diamati adalah pola: peritel di Indonesia menghadapi beberapa perubahan aturan sekaligus dalam periode yang berdekatan, dan Budiharjo menyebut sendiri bahwa pelaku usaha menghadapi semakin banyak regulasi yang harus dipenuhi — tanpa merinci daftar lengkapnya.

BOOX PERSPECTIVE

Yang membuat aturan ini berbeda dari kewajiban halal untuk makanan adalah titik di mana ketidakjelasannya berada. Untuk makanan, jalur sertifikasi sudah establish dan pertanyaannya tinggal soal biaya serta waktu. Untuk barang gunaan, pertanyaannya lebih dasar: bagaimana menentukan status halal pewarna pada sol sepatu, atau lapisan kulit pada dompet, yang selama ini tidak pernah diukur dari sudut itu.

Materi yang tersedia tidak menyebutkan siapa yang akan menanggung biaya dan waktu sertifikasi per SKU — apakah dibebankan ke brand, ke peritel yang menjual, atau dibagi di sepanjang rantai supplier. Pertanyaan ini relevan justru karena satu toko ritel bisa menjual ribuan SKU sepatu dan dompet dengan variasi warna serta model yang berganti tiap musim. Kalau setiap variasi butuh pemeriksaan sendiri, skala masalahnya jauh lebih besar daripada yang tersirat dari satu kutipan di Trade Expo.

Yang pasti dari sumber: tenggat 18 Oktober sudah di depan, dan ketua asosiasi peritel sendiri mengaku belum tahu mekanismenya. Bagi pemilik toko dan brand yang menjual barang kulit atau tekstil, pertanyaan paling mendesak minggu ini bukan apakah produknya halal, tapi siapa dan bagaimana itu akan diperiksa.

Sumber & transparansiBerdasarkan laporan Katadata ↗Fakta merujuk pada sumber tersebut; kesimpulan editorial adalah analisis BOOX.