BOOX Media
BOOX PULSE Belajar Bisnis

Wajib Halal 18 Oktober: Kenapa Ananda Belum Buru-Buru Mengurus Sertifikat

Satu hari sebelum kewajiban sertifikasi halal berlaku, tiga pedagang di kawasan Stasiun Gondangdia berada di tiga titik yang berbeda — dan jaraknya menunjukkan siapa yang sebenarnya kesulitan.

Ilustrasi tiga gerobak kaki lima berjajar di malam hari; satu bertanda stiker sertifikat halal di kaca depannya, dua lainnya kosong tanpa tanda apapun.
Ilustrasi: tiga gerobak, tiga titik kesiapan berbeda — kesenjangan sertifikasi halal yang terlihat berdampingan. Ilustrasi konseptual: BOOX Media, dibuat dengan bantuan AI

Ananda sudah dengar soal sertifikasi halal — tapi baru hari itu, saat ditanya Liputan6.com. "Belum. Belum, iya ini baru denger," katanya. Pemilik usaha Ayam Goreng Bawang Putih ini berjualan di kawasan Stasiun Gondangdia, Jakarta, tempat yang sama dengan dua pedagang lain yang kondisinya jauh berbeda darinya.

Yohana, pemilik Yohana Kitchen, sudah mengantongi sertifikat halal sejak 2024. Dibantu pendataan, prosesnya menurutnya relatif mudah. Verawati, pemilik usaha mi ayam di kawasan yang sama, mengaku baru mendapatkan informasi soal sertifikasi — posisinya di antara Yohana yang sudah selesai dan Ananda yang baru tahu.

Tiga pedagang, tiga titik kesiapan, satu tenggat yang sama: 18 Oktober 2026, saat kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku menurut jadwal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketimpangan ini bukan soal siapa yang menolak aturan. Ananda sendiri mengaku siap mengikuti aturan — ia hanya menilai proses pendaftarannya masih terasa sulit, dan menganggap sertifikasi belum terlalu mendesak karena bahan yang dipakainya sudah punya jaminan halal.

Halal Secara Bahan, Belum Halal di Atas Kertas

Argumen Ananda bertumpu pada satu hal: bahan yang dia pakai sudah halal. Dalam logikanya, kalau isi mangkoknya sudah sesuai syariat, sertifikat tinggal formalitas yang bisa menunggu. Tapi Wajib Halal tidak bekerja dengan logika substansi — ia bekerja dengan logika administratif. Bahan halal tanpa sertifikat tetap berstatus belum bersertifikat di mata regulasi, dan jarak antara dua hal ini — kenyataan dapur dan bukti di atas kertas — adalah inti dari apa yang membuat kebijakan ini sulit dijalankan secara merata. Yohana sudah menutup jarak itu sejak 2024. Ananda belum, bukan karena bahannya bermasalah, tapi karena belum ada yang menjembatani keduanya untuknya.

Legalitas Dulu, Baru Sertifikasi

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (AKUMINDO), Hermawati Setyorinny, menunjuk persoalan yang berdiri sebelum sertifikasi halal: masih ada pelaku usaha yang belum punya Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas dasar ini jadi prasyarat buat mengurus dokumen lain, termasuk sertifikat halal. "Sebenarnya legalitas ya. Karena legalitas itu kan engga hanya sertifikasi halal," kata Hermawati. Ia mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memudahkan UMKM mengurus dokumen, termasuk kemungkinan keringanan biaya atau skema gratis sebagian.

Sosialisasi Belum Sampai ke Semua Orang

Kalau Ananda baru dengar soal kewajiban ini saat diwawancara, pertanyaannya bukan kenapa ia tidak patuh, tapi kenapa informasinya tidak sampai ke dia lebih dulu. Materi sumber menyebut pengajuan sertifikasi halal meningkat jadi lebih dari 10.000 permohonan per hari menjelang tenggat, dibandingkan kondisi normal sekitar 6.000 hingga 7.000 permohonan — lonjakan yang menunjukkan banyak pelaku usaha baru bergerak di menit-menit terakhir. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menilai dukungan kuota gratis perlu diikuti pendampingan berkelanjutan, karena sebagian UMKM masih khawatir terhadap biaya akibat arus kas yang terbatas. Pemerintah menyediakan kuota 1,35 juta sertifikasi halal gratis lewat program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026, yang bisa diajukan lewat sistem SiHalal — tapi kuota gratis tidak otomatis berarti semua orang tahu cara memakainya.

Pembinaan, Bukan Sweeping — Tapi Sanksi Tetap Jadi Pertanyaan

BPJPH menegaskan pelaksanaan Wajib Halal akan mengedepankan pembinaan dan pengawasan, bukan tindakan sweeping terhadap pelaku usaha. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, mendorong pengawasan berbasis risiko dan penerapan sanksi administratif secara bertahap, agar pelaku usaha yang sedang berproses punya waktu memadai. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai prosedur perlu mempertimbangkan skala usaha dan karakteristik produk — produk dengan bahan sederhana bisa dapat pendampingan lebih fleksibel, sementara produk olahan kompleks butuh pemeriksaan lebih mendalam. Pendekatan ini belum tentu menjawab masalah Ananda hari ini, tapi menunjukkan arah yang diusulkan: bukan memukul semua pelaku usaha dengan standar yang sama.

BOOX PERSPECTIVE

Materi ini tidak menyebut besaran biaya sertifikasi di luar kuota gratis, kapasitas lembaga pemeriksa halal untuk menampung lonjakan permohonan, atau berapa lama proses Yohana berlangsung sejak 2024 — tiga angka yang sebenarnya menentukan apakah Wajib Halal berjalan mulus atau menumpuk di meja layanan. Yang terlihat jelas dari tiga pedagang Gondangdia adalah pola yang sama terjadi di banyak tempat lain: pelaku usaha yang bahannya sudah bersih justru paling santai soal sertifikat, karena mereka merasa sudah 'benar' secara substansi. Kesenjangan itu mungkin yang paling perlu dikejar lembaga pembina sebelum 18 Oktober, bukan sekadar menambah kuota gratis.

Ada juga celah bisnis yang belum tergarap di sini: pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi untuk pedagang mikro yang belum tahu harus mulai dari mana. Materi sumber tidak menyebut berapa besar peluang ini, jadi angka pasarnya masih tanda tanya — tapi pola kebutuhannya, dari Hermawati sampai Ananda, sudah cukup terang.

Sumber & transparansiBerdasarkan laporan Liputan6 Bisnis ↗Fakta merujuk pada sumber tersebut; kesimpulan editorial adalah analisis BOOX.